MATARAM , - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan tanggapan Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dalam Rapat Parpurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis, 27 Agustus 2020.
Dalam kesempatan ini, Wagub menyampaikan 9 tanggapan dan jawaban terhadap saran, masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada rapat sebelumnya.
Melalui kesempatan ini, Wagub juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPRD Provinsi NTB, karena telah memberikan saran dan masukan yang substantif.
"Hal ini sebagai wujud dari adanya kesungguhan dalam menjalankan amanah dan tugas konstitusional seusai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku," jelasnya.
Menanggapi saran dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 milyar yang bersumber dari seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.
"Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 dialokasikan pada pos belanja tidak terduga (belanja tidak langsung) sebesar 302,98 milyar rupiah lebih," ungkapnya.
Anggaran tersebut kemudian lanjut Wagub, dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 milyar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp 79.28 milyar. Kemudian, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 milyar dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800juta dan penanganan JPS Gemilang sebesar Rp 130,70 milyar lebih dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 123,83 milyar lebih.
"Sisa anggaran pada pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 sebesar 99,05 milyar rupiah lebih, rencana digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020," tutur Wagub.
Sementara saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), terkait dengan kemajuan industrialisasi untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi tingkat pengangguran. Wagub menyampaikan lima subsektor atau kelompok industri prioritas di Provinsi NTB diantaranya, industri permesinan, otomotif listrik (sepeda listrik) dan energi terbarukan. Aktivitas industri ini berpeluang memberikan lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan angka pengangguran.
"Semakin banyak permintaan produk UMKM/IKM lokal NTB, seperti sepeda listrik serta peralatan dan mesin-mesin produk NTB, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada sektor industri maupun pada sektor unggulan lainnya," jelas Wagub.
Terakhir, setelah menyampaikan 9 tanggapan untuk fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB, Wakil Gubernur kemudian mengatakan semua saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di waktu-waktu mendatang.
"Apabila masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, pemerintah daerah bersedia untuk menyempurnakan koordinasi dan sinegritas dengan legislatif," tutupnya.(gl 02).
