 |
| Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah |
“Kegiatan yang mengumpulkan masyarakat itu dibatasi dan Posyandu ditiadakan, diganti dengan kunjungan ke rumah-rumah," jelas Hj. Niken.
Pada kesempatan ini, Bunda Niken mengatakan bahwa kesehatan adalah sebuah karunia yang harus tetap dijaga dan dipelihara karena sangat penting bagi masyarakat. “Semua pembangunan yang lainnya tidak ada artinya jika warga sakit semua. Kesehatan adalah karunia yang harus kita pertahankan, kita jaga dan kita tingkatkan,” ungkapnya.
Melanjutkan sambutannya, dalam masa Pandemi Covid-19 ini, kesehatan yang meliputi segenap warga tentunya harus tetap menjadi perhatian. Jadi menurutnya, sangat tepat jika sekarang sudah mulai dilakukan aktivitas Posyandu dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
“Dengan protokol kesehatan, jumlah peserta terbatas dan tentu saja melakukan kegiatan tambahan seperti cuci tangan sebelum memasuki lokasi Posyandu, memastikan untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dan tentunya semua ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” tutur Hj. Niken.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Khairatun Fauzan Khalid mengatakan, banyak hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. "Di masa new normal ini, hal yang gencar dilakukan yaitu edukasi sosialisasi dan melakukan pemantauan langsung sekaligus pemberian vitamin A kepada masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa terjadi penurunan signifikan kasus stunting. Di tahun 2018 terdapat 33,49%, namun di bulan Februari 2020 turun menjadi 21,76%,. Artinya ada penurunan yang signifikan untuk menekan angka stunting dan terbebas dari gizi buruk.
"Alhamdulillah bisa kita tekan menjadi 21,76%, artinya terjadi penurunan yang signifikan. Harapannya untuk kita bersama-sama agar nanti tidak ada yang stunting juga dan terbebas dari gizi buruk,” tegasnya.
Sementara Ketua SOBAT (Solusi Anak Bangsa) NTB, Ida Wahyuda mengatakan monitoring ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam tata laksana gizi buruk di tingkat Posyandu dan Puskesmas sebagai bahan masukan dalam mengoptimalkan layanan dan memastikan dukungan serta kebijakan di semua tingkatan.
"Adanya rekomendasi bersama sebagai masukan untuk meningkatkan cakupan layanan Penanganan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) mulai dari Posyandu, Desa, Puskesmas dan Rumah Sakit," katanya.(gl 02).
