 |
| Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah |
MATARAM - Prinsip menjadi daerah yang bersih dan melayani benar-benar dipegang teguh oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski saat ini kita di landa wabah pandemi Covid -19, evaluasi monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kembali digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Namun pada tahun ini tidak sama lagi seperti tahun sebelumnya, instrument penilaiannya banyak disesuaikan dengan tatanan normal baru yang saat ini tengah dijalani masyarakat di seluruh dunia.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyambut baik hal tersebut. Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengungkapkan, Pemprov NTB akan mendukung penuh monev KIP tahun ini dan akan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkupnya untuk ikut berpatisipasi.
“Semoga tahun ini partisipasi badan publik di NTB bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” harapnya saat menerima audiensi KI NTB dalam rangka monev KIP di Ruang Tamu Wagub pada Kamis, 10 September 2020.
Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, selaku Ketua Komisioner KI NTB lebih jauh menjelaskan, terkait perbedaan monev KIP tahun ini. Perempuan kelahiran Kempo 1969 tersebut mengungkap tahun ini monev KIP tak lagi diikuti oleh badan public vertikal dan partai politik, namun diikuti oleh Sekolah tingkat SMA/SMK, Puskesmas, dan Kantor Desa seprovinsi NTB.
Instrument penilaiannya pun sedikit berbeda, akan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19, dimana akan dinilai seberapa bagus dan seberapa siap badan publik menyampaikan informasi terkait covid-19, serta pelayanan yang sesuai standar covid-19.
“Serta kami akan menilai bagaimana badan publik menyampaikan program unggulannya di tengah pandemi ini,” jelasnya.
Ia berharap pada tahun ini semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi. Dari lima kategori yang akan diberikan seperti Informatif, menuju informatif, cukup informatif, Tidak informatif, Tidak Partisifatif, ia berharap agar tak ada Badan publik yang mendapat predikat tidak informatif dan tidak partisipatif.
“Harapannya, badan publik tahun ini cukup sampai cukup informatif saja jangan ada yang tidak informatif, tidak partisifatif,” pintanya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, menjelaskan bahwa telah ada system untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov.
“Tahun ini dalam pembinaan oleh PPID Utama Provinsi NTB, kami bangun system untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov,” tandasnya. (gl 02).
