Iklan


Senin, 28 September 2020, September 28, 2020 WIB
Last Updated 2023-04-24T11:47:06Z
MATARAMPROVINSI NTB

Wagub Sambut Positif Rencana Pembangunan Pangkalan Bakamla di Wilayah NTB

 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

MATARAM, - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut positif rencana pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di wilayah perairan laut NTB.

Hal itu disampaikan Wagub didampingi Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Ridwan Syah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi saat menerima audiensi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Drs. Leonidas Braksan, M.M. di Ruang Kerjanya, Senin 28 September 2020.

Menurutnya, keberadaan Pangkalan Bakamla di Wilayah NTB akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan wilayah perairan laut di NTB. "Kami menyambut baik rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB," ujarnya.

Dikatakan Wagub, saat ini Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Hal itu karena jalur laut di Selat Malaka sudah sangat penuh untuk lalu lintas kapal perdagangan internasional.

Untuk mendukung terwujudnya hal itu, Wagub meminta untuk dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB. Agar rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB dapat diwujudkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Drs. Leonidas Braksan, M.M. menilai wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk pembangunan Pangkalan Bakamla.

Ia menjelaskan bahwa jalur Selat Lombok sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal asing. Untuk itu ia menilai kapal-kapal yang hilir mudik melewati Wilayah ALKI II dan TSS ini harus diawasi.

"Dan wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk dibangun pangkalan Bakamla," ungkapnya.

Untuk itu Leonidas meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Pangkalan Armada Kamla wilayah laut NTB. "Karena saat ini untuk wilayah Selat Lombok kosong untuk pengawasan alur laut," tutupnya.(gl 02).