MATARAM - - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meyakini bahwa ketahanan keluarga sangat berperan dalam pembentukan karakter anggota keluarga yang kuat dan tangguh. Ketahanan keluarga yang di dalamnya ada unsur pendidikan, kesehatan, agama, hingga nilai - nilai mulia dinilai mampu efektif mencegah stigmatisasi masyarakat pada anak yang selama ini kerap terjadi, khususnya pada kasus terorisme.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmasisasi dan Jaringan Terorisme di Daerah, Kamis (19/11) di Golden Palace Hotel Mataram.
“Dengan ketahanan keluarga yang kuat dan tangguh akan lahir generasi-generasi yang kuat pula, selalu menghargai sesama, berpikir positif, cerdas, kreatif. Insya Alloh setiap persoalan yang dihadapi daerah ini, negeri ini bisa diatasi dengan baik pula,” ungkap Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB.
Wagub lebih jauh menyampaikan stigma terorisme yang dikaitkan dengan agama merupakan penilaian yang menyesatkan, apalagi selama ini terorisme sering dikaitkan dengan ajaran Islam.
“ Islam tidak membenarkan ajaran kebencian apalagi kekerasan. Islam adalah agama Rahmatal Lil Alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam,” jelas Ummi Rohmi.
Ummi Rohmi berharap, pemahaman terorisme yang dikaitkan dengan agama agar dibuang jauh-jauh. Stigma terorisme yang disandang kepada anak-anak harus menjadi tanggungjawab bersama pula untuk dilepas dan diselesaikan.
Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menyinggung tentang program unggulan Posyandu Keluarga. Dimana menurutnya, Revitalisasi Posyandu yang tengah digalakkan pemerintah juga menjadi media edukasi efektif bagi masyarakat. Tidak hanya bermanfaat untuk edukasi pendidikan kesehatan, namun juga dapat dijadikan sarana bimbingan dan pemahaman nilai - nilai agama bagi anak.
“ Karena itu sinergi antara desa hingga Provinsi harus tetap dilakukan untuk bisa bersama-sama mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pemahaman terhadap ajaran-ajaran yang keliru dan tidak dibenarkan ,” tutup Ummi Rohmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempaun Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menyampaikan bahwa tujuan forum ini adalah untuk menyamakan persepsi antar lembaga serta meningkatkan komitmen pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak korban stigmasisasi dan jaringan terorisme.
Kegiatan ini dihadiri 140 orang peserta dari unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah Pemprov NTB, aparat penegak hukum, Kanwil Agama, pegiat anak, forum anak, Majelis Adat Sasak (MAS) dan stakeholder terkait lainnya. (Gl 02).
