 |
| Kanwil KemenkumhamNTB Haris Sukamto , bersama kepala divisi administrasi, kepala divisi imigrasi, kepala divisi pemasyarakatan, kepala divisi pelayanan hukum |
MATARAM , - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah NTB Haris Sukamto , mengikuti Rakor yang diselenggarakan oleh Kemenhumkam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021. Melalui kegiatan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menekankan rakor yang dilakukan saat ini harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh publik. Rakor ini Dimulai dari tanggal 23- 25 November 2020.
“Bagaimana kebijakan presiden, kebijakan menkumham, serta kebijakan unit kerja eselon I, dapat inline dan terimplementasi sampai dengan ke satuan kerja yang output, outcome, dan impact-nya dapat dirasakan publik atau masyarakat,” ujar menkumham usai membuka secara resmi Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kemenkumham.
Yasonna mengatakan, semua itu harus dipersiapkan dengan matang, yaitu dengan perencanaan yang SMART (spesific, measurable, achieveable, reliable, dan time bond), sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pengendaliannya. “Semua itu telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024,” kata Yasonna, Senin (23/11/2020) siang.
Tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh cobaan dan ujian bagi bangsa Indonesia, demikian juga halnya bagi Kemenkumham.Pandemi Covid-19 ini berdampak pada perubahan pola kerja serta perubahan cara dan gaya hidup.
“Tetapi sepanjang tahun 2020, kinerja Kemenkumham saya katakan masih berada dalam rentang hijau, artinya tetap dalam kondisi aman dan terkendali,” kata Yasonna.
“Bahkan kita mampu membuktikan kepada publik dan para pemangku kepentingan, bahwa kita mampu menyelesaikan kerja secara tuntas dan berkualitas, meskipun dihadapkan pada kondisi yang serba terbatas,” kata menkumham.
 |
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly |
“Buatlah target secara tepat sasaran, terutama yang menyangkut penyelesaian persoalan-persoalan yang selalu berulang setiap tahun,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan Rakor Kemenkumham kali ini bertujuan yang salah satunya untuk mengukur capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah dan menyusun strategi dalam mencapai target wilayah 2021.
“Selain itu juga bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan target kinerja di wilayah dan meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah melalui action plan target kinerja tahun 2021,” jelas Bambang.
Kegiatan ini juga dilangsungkan untuk melakukan review dari target kinerja tahun 2020, serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan baik.
“Tak hanya itu, melalui kegiatan ini juga dilakukan perumusan strategi dan penguatan kinerja kantor wilayah (kanwil), dan penyusunan action plan target kinerja kanwil 2021,” ujarnya.
Kegiatan rakor ini dilaksanakan pada Senin hingga Rabu, 23 s.d. 25 November 2020 mendatang, dan memiliki tema ”Kinerja Kumham Lebih PASTI”.
Menghadirkan total peserta sebanyak 251 orang, peserta pusat yang hadir secara langsung berjumlah 86 orang, dan peserta dari wilayah yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring berjumlah 165 orang.
Hadir pula dalam kegiatan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana; serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto.
Selain itu juga Kanwil NTB Haris Sukamto , bersama kepala divisi administrasi, kepala divisi imigrasi, kepala divisi pemasyarakatan, kepala divisi pelayanan hukum Mengikuti Rakor yang diselenggarakan oleh Kemenhumkam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 secara Daring.
Di tempat terpisah Kanwil NTB Haris Sukamto, Mengatakan Pada Tahun ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB pada khususnya memperoleh dua penghargaan antara lain peringkat 2 untuk pelaksanaan anggaran dan peringkat 3 untuk Reformasi Birokrasi." Singkatnya.(gl 02).
