 |
| Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu, 18 November 2020. |
MATARAM , - Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu, 18 November 2020.
"Ini semua berkat kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB, seluruh pihak yang memberikan kontribusi sampai dengan KUA PPAS ini kita tandatangani bersama," kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penandatanganan dokumen tersebut.
KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini lanjutnya, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021.
"Mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada APBD provinsi NTB tahun anggaran 2021 bisa lancar kita bahas dan nantinya bisa kita tetapkan pada waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan APBD 2021 nanti bisa berjalan dengan lancar," jelasnya.
Wakil Gubernur NTB yang kerap disapa Umi Rohmi ini berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati bersama baik dari pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan membawa Provinsi NTB ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam RPJMD.
"Harapan tentunya seluruh apa yang kita lakukan, program-program yang ada maupun juga termasuk pokir dewan, kita harapkan bisa mengerucut kepada tujuan bagaimana kita wujudkan NTB yang gemilang dari program-program yang ada yang kita rencanakan bersama," tuturnya.
Tak lupa, Umi Rohmi dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 di provinsi NTB. Kedisiplinan pada protokol kesehatan menjadi salah satu jalan terpenting dalam mengurangi angka positif Covid-19.
"Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dari itu, penegakan protokol Covid ini menjadi sesuatu yang tidak boleh berhenti, harus terus menerus kita kampanyekan," ucapnya.
Ia juga meminta kepada segenap pejabat yang hadir untuk turut serta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat utamanya di sekitar lingkungan masing-masing agar masyarakat memiliki pemahaman betapa pentingnya protokol kesehatan ini.
"Tidak hanya kita yang mematuhi protokol Covid, tetapi bagaimana tanggungjawab kita atas seluruh masyarakat NTB, juga secara persuasif memahami betapa pentingnya protokol Covid-19 ini," jelasnya. (Gl 02).
