MATARAM, – Komite Bersama Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan (KP2K2B) Provinsi NTB mengadakan “Rapat Koordinasi Perbaikan Perikanan Kakap dan Kerapu di Teluk Saleh” yang dirangkai dengan “Pelatihan Program Pengembangan Kapasitas Tingkat Satu dan Standar Persiapan Audit Rantai Pengawasan Chain Of Custody (COC)” dari Marine Stewardship Council (MSC).
Perikanan kakap dan kerapu merupakan komoditas penting secara ekonomi juga secara ekologi. Berbagai pendekatan digunakan dalam rangka pengelolaan kakap dan kerapu di Indonesia agar berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.
Teluk Saleh merupakan salah satu wilayah kelola perikanan di Nusa Tenggara Barat, yang termasuk provinsi penyumbang utama produksi perikanan kakap dan kerapu nasional. Dari hasil pra-penilaian (Pre-Assesment) Marine Stewardship Council (MSC) pada Juni 2020, diketahui bahwa perikanan kakap dan kerapu di Teluk Saleh mendapat skor yang cukup baik untuk aspek lingkungan, namun skor untuk kondisi stok dan tata kelola perikanan masih perlu ditingkatkan. Menindaklanjuti hasil pra-penilaian tersebut, pemerintah Indonesia akan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan perikanan kakap dan kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Ir. Besweni, M.Si., Koordinator Kelompok PSDI LPTPK, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Program Perbaikan Perikanan Kakap dan Kerapu di Teluk Saleh, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 12 November 2020.
“Dari hasil pra-penilaian, disepakati sembilan rekomendasi terkait pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang antara lain; pemberantasan destructive fishing, meningkatkan kapasitas pengawasan, meningkatkan pendataan perikanan, mengembangkan strategi pemanenan dan kaidah pengendalian pemanfaatan yang efektif, melakukan kajian stok yang komprehensif, serta memantau habitat utama maupun spesies yang terancam punah, terancam dan dilindungi (ETP). Dalam menjalankan kesembilan rekomendasi tersebut diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat, antara semua pemangku kepentingan terkait,” ujar Dr. Ir. Besweni, M.Si.
Lalu Wahyudi Adiguna, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Provinsi NTB selaku Ketua Komite Bersama Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan (KP2K2B) Provinsi NTB menegaskan kembali dalam pemaparannya, bahwa keterlibatan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan berdampak positif bagi perikanan kakap dan kerapu di NTB.
“Dalam perikanan berkelanjutan di Teluk Saleh digunakan beberapa indikator, yang antara lain indikator ukuran ikan yang ditangkap, nilai rasio potensi pemijahan atau SPR, jumlah nelayan yang menggunakan kompresor dan panah, jumlah pelanggaran bubu ikan menggunakan pemberat terumbu karang, dan jumlah penggunaan bahan peledak.
Dari hasil monitoring pada enam indikator tersebut, diketahui ukuran ikan yang ditangkap dan rasio potensi pemijahan beberapa spesies kerapu di Teluk Saleh mengalami peningkatan, sedangkan indikator jumlah ledakan bom dan penggunaan bubu dengan pemberat terumbu karang mengalami penurunan. Meskipun demikian, jumlah penggunaan kompresor dan panah masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan, bahwa pengawasan dan pemberdayaan masyarakat khususnya para nelayan masih perlu ditingkatkan,” ujar Wahyudi.
“Sertfikasi Eco-Label ini menjadi sangat penting dikarenakan saat ini konsumen perikanan dunia, terutama di negara-negara maju sebagai tujuan pasar eksport utama produk perikanan dari Indonesia mempersyaratkan semua jenis produk yang mereka konsumsi tidak saja terjamin dari sisi kualitas tetapi juga harus menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan dalam kegiatan pemanfaatannya.
Jika kita mampu meraih sertifikasi Eco-Label dari MSC ini kita akan mendapatkan banyak keuntungan mulai dari peningkatan harga produk perikanan kita secara signifikan sampai kepada terjaminnya rantai pasar baik pasar eksport maupun lokal. Tentunya hal ini akan berdampak sangat baik bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat perikanan di NTB khususnya nelayan-nelayan kecil di Teluk Saleh, pengepul ikan, sampai kepada perusahaan-perusahaan pengeksport produk perikanan lokal maupun nasional sesuai dengan semangat industrialisasi perikanan kita di NTB” tandasnya.
Dalam diskusi terpimpin yang dilakukan, para peserta menggarisbawahi bentuk pengelolaan yang bisa dilakukan dalam perikanan kakap dan kerapu di Teluk Saleh. Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan bentuk pengelolaan di Teluk Saleh tersebut, adalah merumuskan rencana aksi dalam rangka meraih sertifikasi Eco-Label MSC.
Di akhir diskusi, peserta menyepakati tiga poin utama yang harus ditingkatkan dalam perbaikan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang antara lain, menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja, keterlibatan dari semua pemangku kepentingan, dan kerangka waktu yang jelas untuk mencapai semua output yang dituju.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Selaku Ketua Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Provinsi NTB. (GS-02).
