MATARAM. - Pemerintah Provinsi NTB sedang mengupayakan ketersediaan listrik, keseimbangan air dan terpenuhinya jaringan internet di seluruh wilayah NTB dapat dituntaskan pada tahun 2021 mendatang. Ketiga elemen itu menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat. Air sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, sedangkan ketersediaan listrik dan jaringan telekomunikasi salah satu faktor penting dalam menunjang segala aktivitas ekonomi masyarakat di era perkembangan teknologi saat ini.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memimipn Rapat koordinasi Infrastruktur Strategis terkait Keseimbangan Air (Water Balance), Ketersediaan Listrik dan Blank Spot Signal di NTB di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (25/11/20) kemarin.
Menurut Ummi Rohmi sapaan akrabnya, pemerintah berharap kepada stakeholder terkait untuk memperkuat sinergi yang baik, agar upaya pembangunan infrastruktur strategis berjalan optimal yang menunjang segala program pembangunan daerah hingga ke pelosok daerah. Untuk ke depannya, Tidak ada lagi daerah yang blank spot (tidak tersentu jaringan telekomunikasi), listrik harus terpenuhi supaya NTB diupayakan menjadi daerah terang benderang. Masalah air adalah lintas sektor, bagaimana caranya dapat bekerja sama. Ini harus di full up untuk memperbaiki keadaan.
"Tahun 2021 mendatang, kita harus punya target. Semua kebutuhan dasar masyarakat harus benar-benar dituntaskan. Koordinasi yang intens untuk menyakinkan semua agar blank spot dan listrik harus dipenuhi, ini tergantung kita mengambil kebijakan di setiap sektor," tegas Ummi Rohmi. Seperti halnya, sinyal komunikasi dan listrik, kualitas sinyal akan baik jika didukung oleh pasokan listrik yang maksimal. Begitu juga dengan keseimbangan air atau water balance untuk menjamin ketersediaan air minum dan irigasi pertanian di seluruh daerah di NTB.
Umi Rohmi menegaskan bahwa tantangan tahun 2021 semakin berat, maka pembangunan benar-benar dirancang dari sekarang, agar memudahkan kebijakan eksekusi ke depannya. Terutama pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, katanya, diperlukan sinergi dan koordinasi maksimal dan intens antar semua pihak.
 |
| Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Ariyadi |
Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Ariyadi menyebutkan, area blank spot di NTB masih terdapat 44 desa. Kabupaten kota yang masih banyak terdapat area blank spot seperti, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok Utara. Sedangkan kabupaten kota terbebas dari blank spot antara lain, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Mataram.
Sementara itu, masih terdapat 2 desa blank spot dan 6 desa lemah sinyal disekitar kawasan penyangga KEK Mandalika. Melihat kondisi itu, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah membangun Enam Base Transceiver Station (BTS) atau menara jaringan di Kawasan Mandalika. Selain Enam unit BTS yang telah dibangun, Bakti juga menambah pembangunan Tiga BTS yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.
Dijelaskan Gede sapaan akrabnya Kadis Kominfotik NTB, total pembangunan BTS di wilayah Mandalika menjadi Sembilan BTS, disamping layanan telekomunikasi yang dibangun oleh operator seluler/provider.
Sedangakan total jumlah desa di NTB dengan status lemah sinyal masih terdapat sebanyak 65 desa, dimana penanganannya akan dilakukan oleh provider.
"Kita telah melakukan koordinasi dengan pihak Bakti untuk mendorong percepatan infrastruktur telekomunikasi. Khusus area blank spot disekitar kawasan penyangga KEK mandalika. Menteri Kominfo minta penyediaan BTS ditargetkan rampung tahun 2020. Sedangkan untuk desa yang lemah sinyal penanganannya dilakukan bekerjasama dengan provider," jelas Gede dihadapan Wagub.
Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Dr.Hendra Ahyadi memaparkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini adalah mendekatkan potensi air dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya, pulau Lombok memiliki potensi sebesar 3000 lebih kubik air. Dari jumlah itu, hampir setengah kebutuhan airnya terbuang ke laut atau sekitar 52 persen. Begitu juga potensi yang ada di pulau Sumbawa, polanya hampir sama dengan Lombok. Dari potensi yang ada hanya setengah atau sekitar 43 persen yang terbuang ke laut.
Sementara yang berhasil dipakai menggunakan infrastruktur yang dibangun, baik untuk kebutuhan industri irigasi, rumah tangga termasuk juga kebutuhan listrik hanya setengah dari potensi yang ada. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya membangun infrastruktur yang dapat mendekatkan potensi air dengan kebutuhan masyarakat.
"Kedepannya, kita terus optimalkan pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah yang devisit air. Sehingga kebutuhan untuk irigasi dan lain-lain dapat terpenuhi dengan baik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran menjelaskan, ketersediaan listrik di seluruh wilayah NTB sudah mencapai 1143 dusun. Dari jumlah itu, terdapat 35 dusun yang belum dialiri listrik.
"Dari 35 dusun itu, tim kami sedang melakukan survei dilapangan, kalau akses ke lokasinya mendukung terkait untuk pemasangan tiang-tiang listrik, maka target kami akan selesai akhir tahun 2020,"
Menurutnya, kendala yang dihadapi oleh pihaknya dalam upaya penyediaan akses infrastruktur listrik selama ini adalah medan geografis yang cukup sulit, terutama daerah-dearah yang banyak terdapat bukit dan gunungnya. Selain itu, pihaknya juga memiliki keterbatasan pada sisi anggaran.
"Kami akan terus berusaha agar semua desa dapat dialirin listrik. Selain itu, kami juga membutuhkan support dari pemerintah daerah baik dari segi anggaran maupun tim yang ikut membantu dalam mensurvei lokasi. Sehingga target ketersediaan listrik mampu dituntaskan padan tahun 2021.
Dalam rakor tersebut turut dihadiri oleh Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah, kepala Dinas Kominfotik, Dinas PUPR, Dinas LHK NTB serta stakeholder terkait lainnya. (Gl 02).
