 |
| Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor pada Rabu, 18 November 2020. |
JAKARTA , Pemerintah Provinsi NTB kembali menyabet penghargaan. Kali ini penghargaan yang diraih berupa Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan oleh salah satu penyelenggara negara yaitu Lembaga Kebijakan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor pada Rabu, 18 November 2020.
Kepala LKPP RI menilai, Pemprov NTB menjadi salah satu pemerintah daerah dengan lembaga pelatihan dan pelaksana ujian Pengadaan Barang/Jasa (PJB) berprestasi di Indonesia.
Menurut Dwi Susanto, komitmen dan kerja keras pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa patut diapresiasi dan menjadi contoh kepada provinsi lainnya di Indonesia.
“Kami, dari LKPP, mengapresiasi provinsi NTB, khususnya kepada BPSDM yang telah berfokus dan berkonsentrasi meningkatkan kemampuan di bidang barang dan jasa,” ungkapnya di hadapan Presiden Jokowi yang juga hadir secara virtual.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengucapkan rasa terimakasihnya atas kolaborasi LKPP RI selama ini. Penghargaan tersebut, lanjut Najam, sangat tepat diberikan kepada provinsi NTB. Pasalnya, selain mengadopsi standar internasional, pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dikelola penuh oleh putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat.
“Penghargaan ini semata-mata atas kerjasama dan kerja keras putra-putri provinsi NTB dalam mengembangkan Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa,” ungkap kandidat Doktor Universitas Airlangga tersebut saat ditemui di ruang kerjanya.
Penghargaan bergengsi tersebut, lanjut Najam, harus terap dipertahankan, karena menurutnya, pusat pelatihan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat menarik banyak profesional pengadaan untuk mengikuti diklat, di samping sebagai kepanjangan tangan dari LKPP dalam mendukung kebijakan pengadaan nasional.
“Ya, segala sesuatu yang baik harus tetap kita pertahankan dan tingkatkan,” tutupnya. (gl 02)
