 |
| Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu 25 November 2020. |
JAKARTA , Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih anugerah sebagai Badan Publik Informatif pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, bersama 9 Provinsi lainnya se-Indonesia. Provinsi NTB masuk dalam 4 besar dengan klasifikasi nilai tertinggi, setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan mengungguli Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Penganugerahan di tengah pandemi Covid-19 kali ini digelar secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu 25 November 2020. Sementara itu Pemprov NTB diwakili langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, didampingi Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos. MH, serta Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori. Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Perempuan Inspiratif tersebut juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB. "Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapi bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa," ungkapnya. Sebagai Badan Publik Informatif, Pemprov NTB juga menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang telah resmi terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB dan Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda "Open Government" di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya. "Ini membuktikan bahwa inovasi program keterbukaan informasi publik yang dijalankan Pemprov NTB dan seluruh stakeholders lainnya diapresiasi oleh komunitas Internasional," ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.,M.H, yang juga sekaligus Ketua PPID Provinsi NTB, saat mendampingi Wagub mengikuti acara penganugerahan. Sementara itu, menanggapi penganugerahan Keterbukaan Informasi tahun 2020 ini, Ketua Komisi Informasi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, mengungkapkan penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yang bersih dan melayani. Sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, NTB berkomitmen kuat untuk menjadi pemerintah yang terbuka dan transparan. "Semoga tahun depan NTB bisa lebih maksimal lagi. Saya optimis tahun depan bisa mengalahkan Jawa Tengah," ujarnya. Pada acara tersebut, Wakil Presiden Indonesia, KH.Ma'ruf Amin, juga memberikan selamat kepada badan publik yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik informatif. Wapres berpesan teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik lagi. Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, Wapres berpesan agar tahun depan seluruhnya memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif. Sedangkan badan publik yang masih cukup, kurang, dan tidak informatif saya berpesan untuk selalu melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi. "Komitmen dan strategi yang tepat saya yakin hal itu bisa diwujudkan," tandas Wapres.(Gl 02)
