 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan secara virtual |
MATARAM , - Pada era globalisasi saat ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan kemampuan daya saing suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan pergeseran paradigma ekonomi yang terjadi, yakni dari pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan secara virtual , Seminar Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi NTB dengan Tema “NTB Gemilang Pembangunan Berbasis Sains” Selasa (15/12) di ruang rapat Sekda.
Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB ini melanjutkan, untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK tersebut dalam seluruh sektor pembangunan, maka semua pihak harus membangun sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi. Terutama dalam hal menyusun rencana pembangunan daerah dan menciptakan inovasi pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergi dengan para akademisi diyakini mampu memberikan arah gerak dan warna untuk kontribusi bagi mewujudkan NTB Gemilang,” kata Miq Gite ketika memberikan sambutan.
Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didalamnya terdiri dari para akademisi maupun praktisi disuatu daerah akan mampu mencetak dan mendapatkan prestasi yang baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat jelas, seperti di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Timur yang memiliki PTN/PTS maju dan berkontribusi dalam pembangunan daerahnya.
“Saya yakin, SDM di PTN maupun PTS yang ada di NTB juga memiliki para profesor dan doktor dapat bergabung dalam kepengurusan DPD yang nanti dapat memberikan sumbangsih ide dan gagasannya untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun NTB,” ajaknya.
Kekayaan literatur maupun referensi yang di miliki akademisi tentunya memiliki kajian yang mendalam dalam IPTEK. Sehingga diharapkan para akademisi dapat mempererat kerjasama dan sinergi dengan birokrasi pemerintahan dalam membangun konsep dan perencanaan.
Sementara itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D. menyampaikan bahwa IPTEK adalah modal utama untuk kemajuan suatu bangsa dalam proses pembangunannya. Banyak sejarah dan data yang dapat dijadikan reverensi tentang IPTEK ini. Pada saat negara Jepang luluhlantah di Bom saat perang Dunia II, yang pertamakali dicari dan tanyakan oleh Kaisar Jepanga adalah keberadaannya adalah Guru.
Ini artinya, lanjut Bang Ros sapaan akrab mantan Sekda NTB, bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan akan menyelamatkan negara. Infrastruktur boleh hancur luluh lantah, tapi otak dan pikiran manusia tidak boleh ikut rusak, tapi harus terjaga.
“Pendidikan dan dan ilmu pengetahuan tidak boleh terhenti harus terus berkembang, saya itu contoh konkrit yang harus menjadi teladan kita,” kata Bang Ros saat menyampaikan pengantar dalam diskusi tersebut.
Untuk itu, membangun NTB dengan basis Sain, harus diniatkan dengan baik dan terencana. Keterlibatan para teknokrat dan saintis sudah didahului oleh pemerintah sejak dulu. “Para Gubernur sebelumnya sudah bergandengan tangan dengan para akademisi, teknokrat dan saintis, kita tinggal teruskan sekarang ini,”ucap Rosyadi.
Keberadaan DRD selama ini, arahnya adalah bagaimana menjadi jembatan yang baik antara dunia akademis dan dunia praktis di pemerintahan. Oleh karena itu keberadaan DRD harus dimaknai dan dapat dimanfaatkan oleh PTN maupun PTS untuk dapat berkontribusi sehingga hasil penelitian dapat mejadi panduan yang efektif dan implementatif dalam rangka pembangunan di daerah.
Ditambahkannya, Industrialisasi merupakan salahsatu pembangunan prioritas Gubernur yang memanfaatkan IPTEK. Maka dari itu, keberadaan STIP Banyumulek dan Sumbawa harus betul-betul maksimal dalam mengimplementasikan tujuan ini.
Sedangkan Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dewan Riset memiliki landasan hukum jelas, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selama ini peran akademisi dalam rangka mendukung pembangunan daerah belum dioptimalkan dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kalangan akademisi sama sekali belum mendapat ruang khusus dari pemerintah daerah, padahal seharusnya pemerintah daerah perlu mengakomodir hasil penelitian dari para akademisi yang hasilnya berkenaan dengan daerah dimaksud.
“Akibatnya hasil penelitian akademisi hanya selesai pada luaran yang diterbitkan dalam jurnal ataupun dimanfaatkan oleh pengusaha untuk dijadikan referensi pengembangan usahanya,” katanya.
DRD diharapkan memiliki kontribusi besar dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Salah satunya sinergi antara birokrasi di pemerintahan dan akademisi serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan melalui hasil kajian bersama, transfer pengetahuan dan kolaborasi kemampuan dari latar belakang keilmuan dan pengetahuan yang berbeda.
Selain itu, Kepala Bappeda juga menjelaskan bahwa pencapaian berbagai program strategis dan unggulan NTB semua sudah “on the right track” . Walaupun Dua bencana beruntun melanda Provinsi NTB, yaitu bencana alam gempa bumi pada Agustus 2018 dan bencana non alam pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 hingga saat ini. Tetap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) berhasil meretas tantangan dibalik musibah itu dan mampu menemukan peluang untuk membangun NTB selama dua tahun masa kepemimpinannya.
Berbagai inovasi-inovasi juga lahir dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana, bahkan Pemerintah Pusat mengapresiasi Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi terbaik dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi tahun lalu. Walapun pandemi Covid-19 masih mewabah sampai dengan saat ini, beberapa program-program unggulan NTB sudah mulai dapat terwujud, misalnya revitalisasi posyandu, pembentukan Pokja, NTB bebas sampah (Zero Waste), NTB hijau, desa yang asri dan lestari, bank sampah.
“Sinergi dari masyarakat dan semua pihak yang senantiasa mendukung pembangunan di NTB adalah kunci untuk keberhasilan,” tutupnya. (Gl 02).
