 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., |
MATARAM, - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., berharap agar evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-NTB dapat dikerjakan sebaik-baiknya. Sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dimasa yang akan datang, akan lebih baik lagi.
"Evaluasi dan pelaporan seluruh tahapan Pilkada penting dilakukan, sebagai rujukan untuk penyelenggaran pemilihan tahun berikutnya," kata Miq Gite sapaan akrab Sekda NTB, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, Senin (21/12/2020) di Hotel FAVE Mataram.
Miq Gite juga mengingatkan agar evaluasi dan pelaporan tersebut, disimpan dan disusun secara sistematis sebagai dokumen. Karena jelas Sekda, Pemerintah Provinsi NTB akan diundang untuk mengikuti rakor evaluasi dan pelaporan tingkat Nasional.
Diakui Miq Gite, pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di 7 Kabupaten/Kota se-NTB berjalan aman dan lancar. Sejak tahapan awal hingga sekarang masih relatif kondusif. "Pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember yang lalu, kita sempat cemas, namun ternyata Pilkada berjalan sesuai keinginan kita bersama,"jelasnya.
Mengusung tema, "Sukses Pilkada Serentak Kerja Kita Bersama" menurut Sekda keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak di NTB, kata Sekda, tidak terlepas dari sinergi dan harmonisasi Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan tentunya KPU dan Bawaslu sebagai leading sektor penyelenggara Pemilu.
Sekda juga mengingatkan, yang lebih penting adalah tahapan pelaksanaan Pilkada ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. "Ikuti aturan ataupun juklas dan juknisnya, UU dan PKPU, sehingga Pemilu berjalan sesuai relnya," ucap mantan Karo Humas dan Protokoler Provinsi NTB.
Selain itu, ia mengajak semua unsur dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Covid-19. Karena pada tanggal 17 Januari, Kepala Daerah, Bupati dan Walikota terpilih akan dilantik. "Jangan sampai saat pelantikan nanti akan banyak massa pendukung yang berkerumun, maka harus diperketat protokol kesehatan menjaga penyebaran Covid, pada saat proses pelantikan nanti, mencegah lebih baik dari mengobati," tegasnya.
Oleh sebab itu, mari tahapan akhir pilkada nanti jangan sampai tercederai oleh pelanggaran protokol Covid."Mari kita jaga bersama penyelenggaraan Pilkada NTB yang telah berjalan lancar dan aman ini," tutup pria kelahiran Lombok Tengah ini.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Poldagri Muhari Isnaeni, SH yang mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 7 (tujuh) kabupaten/kota di NTB di masa pandemi corona virus disease (covid-19.
Selain itu kata Muhari Isnaeni , kegiatan ini juga merupakan upaya mengupdate data dan informasi permasalahan-permasalahan Pilkada serentak tahun 2020 pra, saat dan pasca Pilkada. “Ini merupakan upaya pemerintah mendukung mensukseskan pelaksanaan Pilkada dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif,” katanya.
Sehingga terciptanya kondusifitas daerah pada pra, saat dan pasca pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi covid-19. Termasuk jelasnya menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam tahapan pilkada. “Kita harus berusaha tetap tegas menjaga dan menerapkan protocol Covid hingga akhir tahapan penyelenggaraan Pilkada, dan seterusnya,” tutup Kabid Poldagri Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Sat Pol PP Provinsi NTB, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, perwakilan Kepala Badan Intelejen Daerah, perwakilan Polda NTB dan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang terdiri dari beberapa OPD lingkup Pemrov. NTB. (Gl 02).
