 |
| Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan DIPA Petikan dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada 10 kepala daerah Kabupaten/Kota dan K/L di Provinsi NTB |
LOMBOK UTARA , - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan DIPA Petikan dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada 10 kepala daerah Kabupaten/Kota dan K/L di Provinsi NTB .
Pada acara yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi itu, Gubernur menyampaikan pesan dari Presiden RI, agar anggaran yang diserahkan tersebut, dapat benar-benar menjadi stimulus utama dalam pemulihan ekonomi NTB.
"Sehingga, usahakan cepat dan mengena sasaran pada sektor-sektor yang mampu menampung lebih banyak tenaga kerja," ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan yang terselenggara 2 Desember 2020 itu.
Pada tahun 2021, lanjut Gubernur, masih akan berfokus pada pemulihan ekonomi, akan tetapi di balik musibah yang terjadi, akan ada banyak kesempatan emas. Dan, Gubernur meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaiknya, sehingga NTB mampu pulih dengan segera.
Lebih jauh, Gubernur menyampaikan bahwa vaksin virus Covid-19 akan mulai didistribusikan pada minggu ketiga bulan Januari 2021 mendatang.
"Jadi mudah-mudahan kita Provinsi dan Kabupaten/kota punya daya tahan, untuk terus memperhatikan protokol kesehatan ini sampai seterusnya, sehingga betul-betul apa yang sudah bagus kita laksanakan ini, bisa kita pertahankan, karena dibandingkan Provinsi dan kabupaten/kota yang lain, NTB ini relatif lebih baik," ungkapnya.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan rasa bangganya kepada Lombok Wildlife Park yang menjadi lokasi dari kegiatan tersebut. Menurut Gubernur kehadiran Lombok Wildlife Park ini, merupakan bukti bahwa NTB mampu menghadirkan apa yang dimiliki oleh negara-negara maju dan apa yang ada di kota-kota besar lainnya.
"Hari ini kita di Lombok Utara, di kebun binatang dan mudah-mudahan ini membuka semacam informasi baru, buat kita semua, bahwa apa yang ada di negara maju, apa yang ada di kota-kota besar, ternyata di NTB, Lombok Utara pun bisa," ungkap Gubernur.
Hal itu, diharap mampu menambah semangat dalam terus membangun NTB, mewujudkan mimpi-mimpi NTB, sehingga NTB menjadi lebih baik lagi. Pada penghujung sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB menyampaikan, pandemi covid-19 menjadi tantangan bagi NTB untuk bisa bertahan dan menjadi lebih baik. "Mudah-mudahan 2021 jauh lebih baik, mudah-mudahan ekonomi kita bisa positif, itu harapan kita di tahun ini," ujar Wagub.
Nantinya, lanjut wagub, tantangan di 2021, belanja daerah pada kuartal satu, dua dan seterusnya, porsinya tetap sama, sehingga mendorong ekonomi NTB tumbuh, utamanya di kuartal pertama di 2021 mendatang. "Selamat untuk bapak ibu semua, selamat untuk kita semua, semoga Allah memberkahi ikhtiar kita untuk NTB yang kita cintai," tutupnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Syarwan, SE, MM, menyampaikan terima kasih atas berkenannya Gubernur untuk menyerahkan secara langsung Dipa dan TKDD.
Lebih jauh, Syarwan menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, yang menciptakan tekanan perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indoneisa. APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas.
Baik melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan dalam mendukung pemulihan proses ekonomi nasional pada tahun 2021.
"Program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi NTB telah berhasil merealisasikan klaster perlindungan sosial sebesar 82,2% klaster kesehatan 69%, klaster sektoral sebesar 64,7%, klaster UMKM 79,6% dan klaster tambahan subsidi energi 6,7%," ujarnya.
Selain itu di NTB, lanjutnya, terdapat 896 Bumdes. Hal itu dinilai dapat menjadi menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan ekonomi desa, serta pendapat desa. (Gs 02).
