 |
| Ketua DPD RI menggelar rapat koordinasi (rakor) antara DPD RI, Menteri PUPR, Gubernur NTB dan ITDC. |
JAKARTA , -Tindaklanjuti kunjungan kerja ke NTB pekan lalu, Ketua DPD RI menggelar rapat koordinasi (rakor) antara DPD RI, Menteri PUPR, Gubernur NTB dan ITDC. Rakor dimaksud untuk memastikan pembangunan Sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukungnya dapat terbangun sesuai jadwal.
“Rakor ini penting, mengingat event MotoGP yang rencana digelar di bulan Oktober 2021, pihak Dorna sebagai lisensor akan datang ke Indonesia dua kali. Pertama di bulan Februari untuk melihat progress pembangunan Sirkuit, dan kedua, di bulan Juni untuk menentukan kelayakan Sirkuit dan fasilitas pendukungnya,” tandas LaNyalla membuka rakor.
Rakor yang digelar di rumah jabatan Ketua DPD RI itu diikuti Menteri PUPR M. Basuki Hadimoeljono, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Dirut ITDC Abdulbar M. Mansoer, Ketua Umum KADIN NTB Faurani dan sejumlah pejabat eselon I Kementerian PUPR dan para Kadis Pemprov NTB.
Sementara Ketua DPD didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin dan Senator dapil NTB Sukisman.
Ditambahkan LaNyalla, di tahun 2021 Indonesia mempunyai dua event internasional sport tourism, yaitu Piala Dunia Sepakbola U-20 dan MotoGP Series di Mandalika.
“Untuk event Piala Dunia U-20, FIFA sudah selesai melakukan verifikasi stadion. Di Jakarta, Palembang, Surabaya, Solo dan Bali. Nah sekarang tinggal Sirkuit Mandalika. Makanya harus dipastikan lulus verifikasi dari Dorna,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan beberapa hal yang mendesak untuk direalisasikan kepada Kementerian PUPR, terkait konektivitas dan infratruktur Mandalika.
Di antaranya peningkatan jalan akses dari Pelabuhan Gili Mas menuju Mandalika, penambahan jalur jalan akses MotoGP dan penyediaan air baku Mandalika.
“Selain itu, ada dua pembangunan kawasan penunjang sebagai potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Yaitu pembangunan jalan daerah potensial di Kabupaten Sumbawa dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bima ke Labuan Bajo,” urai Doktor Zul.
“Karena ini bisa untuk sport tourism kalau kita menggelar event sepeda Tour De Labuhan Bajo-Sape-Bima-Mandalika,” tambah Doktor Ekonomi Industri ini.
Menanggapi beberapa usulan dan masukan terkait Mandalika, Menteri Basuki menyakinkan bahwa anggaran untuk Mandalika yang sudah dipatok pemerintah sebesar Rp. 1,7 trilyun tidak dialihkan dan tidak terkena refocusing.
“Memang agak melambat karena pandemi saja. Anggarannya ada dan aman. Jadi tinggal dipercepat kerjanya saja,” ungkap Basuki.
Sementara menyangkut usulan dari Gubernur terkait peningkatan kawasan pendukung dan konektivitas, kementerian PUPR akan memperhatikan dan mengalokasikan. (Gl 02).
