 |
| Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Covid - 19 Menghadapi Pilkada di Wilayah NTB |
MATARAM, - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan Covid - 19 yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga harus 'Steril' dari petugas TPS yang terdampak Covid - 19.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Covid - 19 Menghadapi Pilkada di Wilayah NTB bertempat di Rapat Rapat Utama Setda Provinsi NTB, Senin (07/12).
"Kita siap untuk pilkada besok, wajib dan harus menerapkan protokol kesehatan. seluruh petugas diharapkan tidak ada yang positif covid-19. Semoga pilkada 2020 berlangsung dengan aman" harap Ummi Rohmi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB pertanggal 6 Desember 2020, sebanyak 4.892 orang telah terkonfirmasi positif Covid19, dengan rincian 426 orang masih dalam tahap isolasi/perawatan, dan 4.205 orang telah sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa protokol kesehatan covid - 19 harus benar - benar diterapkan oleh petugas TPS, sehingga apabila adanya pemeriksaan yang mengharuskan petugas untuk rapid atau swab maka harus dilaksanakan.
"Kita berharap akan ada kerjasama dari KPPS yang harus dirapid untuk memastikan tidak ada yang reaktif" tutur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Umar Achmad Seth, SH., MH menyampaikan bahwa logistik pemilu sudah siap untuk didistribusikan. Hanya saja beberapa catatan terkait pemilih yang belum melakukan perekaman. "Data di bawaslu sebanyak 46 ribuan pemilih di kabupaten kota belum melakukan perekaman dan yang paling besar di kabupaten bima." tuturnya.
Umar juga memaparkan banyaknya petugas Kpps yang reaktif, pada tanggal 26 - 29 November 2020 telah dilakukan rapid tes dari 6085 pengawas TPS terdapat 477 yang reaktif.
"Lombok tengah dari 106 yang reaktif sudah non reaktif semua dan Mataram ada 119 sudah nonreaktif semua, untuk kabupaten yang lain masih belum keluar, jika hasilnya yang belum keluar masih reaktif kami akan memutuskan untuk diganti"jelasnya.(gl 02).
