 |
MATARAM, - Sebelum menulis lebih jauh, penulis harus menyampaikan bahwa penulis tidak memilih Bang Zul dan Umi Rohmi dalam Pilkada NTB 2019 yang lalu. Tapi karena beliau berdua telah terpilih dalam sebuah proses demokrasi yang sah, maka suka tidak suka, mereka berdua adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Jadi tulisan ini diniatkan bukan ingin membangun fanatisme semu terhadap kebijakan beliau berdua, hanya sebuah perspektif pribadi dari penulis bahwa industrialisasi NTB memang (belum) gagal.
Menyambut 2021, kita banyak disibukkan dengan linimasa pemberitaan di media mainstream dan di media sosial bahwa seolah-olah industrialisasi NTB yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Bang Zul-Umi Rohmi seolah-olah belum memiliki road map yang jelas. Beberapa tulisan dari beberapa tokoh NTB pun menggiring persepsi publik untuk terus memberikan gempuran bahwa industrialisasi NTB ini belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Baiklah, mari kita anggap itu sebagai perspektif personal dari kecintaan para tokoh ini terhadap NTB yang sama-sama kita cintai ini.
Bahkan, sebuah media nasional memuat sebuah headline bahwa industrialisasi NTB belum memiliki road map yang jelas. Mengambil pisau analisis sepeda listrik dan teh kelor menjadikan Bang Zul dan Umi Rohmi sebagai sasaran tembak bahwa industrialisasi NTB seolah-olah adalah mimpi dan gimmick belaka. Bahkan, dari kalangan legislative pun memberikan reaksi dengan mengajukan hal interpelasi dengan titik berat pada pencapaian industrialisasi NTB sebagai pisau bedahnya. Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa diskusi tentang industrialisasi NTB telah menjadi bagian dari kehidupan kita, bukti bahwa kita mencintai NTB, walaupun kadang harus menelan pil pahit sebagai konsekuensi dari rasa cinta untuk NTB.
Mungkin kiranya, terlalu dini jika kita melihat bahwa industrialisasi NTB sebagaimana dicanangkan oleh Bang Zul dan Umi Rohmi sebagai sebuah produk gagal. Dalam 24 bulan kepemimpinan beliau berdua, banyak hal yang jelas harus dilakukan. Memulai rancang bangun industrialisasi jelas adalah prioritas, ditengah rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok tahun 2018 tentu saja. Berat, tentu saja, namun sebagai Kepala Daerah Terpilih Periode 2019 – 2023, mereka berdua telah mengambil langkah pertama dari jalan panjang 5 tahun yang akan mereka lalui. Langkah pertama dengan menginisiasi penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB, sebuah rancang bangun untuk visi industrialisasi NTB selama 20 tahun kedepan. Alhamdulilah, Rancangan Perda ini telah masuk ke dalam Badan Legislasi Daerah dan akan telah diundangkan di awal tahun 2021 ini. Jika ingin membedah rancang bangun industrialisasi NTB, mari berdiskusi dengan mengambil Ranperda ini sebagai pisau bedahnya, semoga perspektif kita akan lebih bisa memahami visi industrialisasi NTB secara lebih komprehensif dan terencana. Semoga.
Dalam banyak kesempatan, seperti yang sering disampaikan, Bang Zul menyampaikan bahwa industrialisasi NTB tidak dilakukan dengan membangun pabrik-pabrik besar, namun lebih kepada mekanisme untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di NTB. Menggunakan mesin dan alat mekanis lainnya, untuk mendorong standarisasi hasil dan kuantitas produksi dalam jumlah massal. Mesinnya dibuat oleh orang NTB, digunakan oleh pelaku industri kecil di NTB, hasilnya dibeli oleh masyarakat NTB. Link and match tersebut yang menjadi konsep dasar industrialisasi NTB. Pengolahan komoditas menjadi apa, untuk kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan alat dan mesin seperti apa, hal tersebut lah yang menjadi roh dalam Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTB yang saat ini sedang memasuki tahap akhir di tangan para wakil rakyat kita di Udayana sana.
Sebagian pihak akan mengatakan, bahwa rancangan Perda ini adalah payung hukum. Bahwa masyarakat butuh aksi konkrit yang bisa menjadi indikator nyata dalam sebuah proses pembangunan. Apa yang sudah dilakukan industrialisasi NTB untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat? Pastinya ruang diskusi akan selalu terbuka untuk pertanyaan dengan konteks serupa di dunia maya maupun di warung kopi di sekitar kita. Mari kita flash back sejenak, pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 kemaren adalah sebuah musibah dunia, namun kita di NTB bisa bertahan justru karena konsep industrialisasi yang sederhana seperti sering disampaikan Bang Zul dan Umi Rohmi. Bahwa kita bisa bertahan dengan tetap beraktifitas, melakukan proses pengolahan berbagai produk pelaku industri kecil, berbasis alat dan mesin yang sederhana, untuk sekedar menyambung hidup menghadapi badai pandemi. Disaat sektor yang lain kolaps, karena semua masyarakat stay at home, disaat harga barang naik karena jalur distribusi terganggu, para pelaku industri kita dengan tetap menjaga protokol COVID-19 tetap beraktifitas mengolah kelapa menjadi minyak kelapa, mengolah bahan baku menjadi sabun mandi dan sabun cuci piring ala NTB, mengolah ikan menjadi abon, mengolah daun-daun menjadi minyak cengkeh, minyak kayu putih dan minyak atsiri jenis lainnya, di beberaoa tempat, petani kopi kita tetap memetik kopi untuk diolah menjadi kopi, mengambil daun kelor sebagai bahan baku teh kelor, dan para penjahit kita dengan tekun menjahit ribuan kain menjadi masker, salah satu senjata andalan kita menghadapi pandemi COVID-19.
Mari berasumsi lagi, itu hanya stimulus, semua barang tersebut dibeli Pemprov NTB melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang. Sebuah stimulus bukanlah sebuah kebijakan jangka panjang. Itu hanya sebuah aksi insidental untuk penanganan COVID-19 di NTB. Baiklah, semua asumsi tersebut adalah benar, namun dalam konteks tulisan ini, tentunya tidak akan melihat dan menjadikan program JPS kemaren sebagai pisau analisis, namun lebih kepada kemampuan kita untuk melakukan proses olahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang singkat. Apakah semua itu bisa dilakukan dengan cara yang konvensional, dengan metode yang selama ini kita pakai, tentu saja tidak, semua membutuhkan alat dan mesin, yang terintegrasi untuk menghasilkan produk olahan yang kita inginkan tentu saja. Sebuah proses pembelajaran panjang, learning by doing mechanism yang harus dijalani oleh masyarakat NTB untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik. Bahkan negara-negara yang sekarang kita sebut sebagai negara industri butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Success story mereka memang luar biasa, namun pernahkah kita mengelaborasi perjuangannya sampai ke tahap saat ini? Mungkin itu akan memberikan perspektif yang juga berbeda.
Jika dalam perjalanannya, banyak sektor yang belum tergarap, banyak pihak yang belum terlibat, ya justru itulah critical pointnya yang harus dimatangkan. Mengapa harus berharap bantuan dari Pemerintah ketika kemandirian para pelaku industri NTB justru adalah modal terbesar sebuah entitas. Kemandirian ketika mereka mampu berjuang mengkonkritkan ide mereka di sektor olahan, menjadikannya besar dan kemudian menjadi mentor untuk pelaku industri yang lain untuk terjun ke dalamnya dan memberikan kontribusi untuk perkembangan industrialisasi di NTB. Dalam teori manajemen inovasi disampaikan bahwa sebuah inovasi di sektor apapun akan berkembang jika ada kerjasama yang baik antara akademisi/ sekolah/ kampus/ lembaga pendidikan (Academic), pelaku usaha khususnya di sektor industri (Business) dan Pemerintah (Government). Sebagai ilustari, mari kita ambil contoh Bang Nasrin, pengusaha teh kelor yang saat ini sedang naik daun dan menjadi trending topic di berbagai linimasa. Jika melihat perjalananannya, seorang Nasrin mengambil ide dari riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi di seluruh Indonesia dan mengimplelentasikannya menjadi jamu kelor NTB, itu jelas, sebuah fakta valid yang diakui oleh beliau sendiri sebagai inisiator olahan kelor di NTB. Lalu dimana peran Pemerintah? Mari kita simak video sambutan Bang Nasrin dalam peresmiannya, dengan sangat lantang, beliau menegaskan bahwa pabrik kelor beliau adalah satu-satunya pabrik kelor di NTB, atau mungkin di Indonesia, yang telah memenuhi standar CPOTB dan HACCP, belum lagi dengan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi Halal yang menjamin bahwa produk kelor Bang Nasrin telah layak untuk dikonsumsi sebagai sebuah minuman kesehatan yang aman bagi publik. Siapakah entitas publik yang mengeluarkan standarisasi CPOTB, HACCP, P-IRT dan Sertifikat Halal produk kelor? Ya jelas Pemerintah, melalui BPPOM NTB, melalui Kemenkumham NTB untuk izin merek dan desainnya, melalui BPJH Kemenag NTB untuk sertifikasi Halal dan entitas publik lain di sektor birokrasi yang semuanya bersinergi untuk mendukung seorang Nasrin menjadi salah satu ikon industrialisasi NTB saat ini. Jika melihat timelinenya, 2019, ketika Bang Zul dan Umi Rohmi menjabat, Bang Nasrin memang sedang bersiap untuk membangun pabrik olahan kelornya, jadi seolah-olah Pemprov NTB dengan visi industrialisasinya datang dan menstempel ini sebagai salah satu keberhasilan industrialisasi. Ruang diskusi untuk ini mungkin harus sedikit dibalik, bahwa Pemprov NTB tidak menstempel produk teh kelor sebagai keberhasilan industrialisasi NTB, namun lebih kepada spirit untuk menjadikan Bang Nasrin sebagai mentor dalam sektor olahan komoditas di NTB. Bahwa industrialisasi NTB ya seperti ini, butuh tekad dan semangat kuat, karena itu mari belajar dari seorang Nasrin dengan olahan kelornya, mari buat produk turunan lain dari kelor, siapa saja orang NTB bisa menjadi seperti Nasrin, Pemprov akan memfasilitasi dan menjadi jembatan untuk itu semua. Terkait bentuk fasilitasinya, contoh terbaik yang bisa diberikan adalah program Inkubasi Bisnis yang dilaksanakan oleh Science Technology And Industrial Park NTB. Mencetak wirausaha baru di sektor olahan NTB. Mencetak Nasrin-nasrin baru, mencetak pelaku industri baru, mengolah komoditas lain di NTB yang memang secara kultural adalah masyarakat agraris. Tapi sekali ini, berbeda sudut pandang adalah biasa, tulisan ini adalah bukti bahwa melihat teh kelor dengan Nasrin dibaliknya bisa dari banyak sudut. Narasi diatas membuktikannya. Semoga tidak sesat pikir.
Banyak juga asumsi yang beredar dalam diskusi yang penulis alami sendiri bersama beberapa orang kawan di kedai-kedai kopi di bilangan Mataram, (tentu ngopinya ya kopi NTB dong, hehehe), mengapa banyak sektor yang belum tergarap. Mengapa hanya itu-itu saja yang dikembangkan? Apa sektor itu tidak berhak untuk menikmati perhatian Pemerintah dalam bentuk APBN dan APBD?. Menjawab pertanyaan tersebut, mari melihatnya dari dua sisi, pertama, kemampuan fiskal Pemprov NTB yang kemudian disalurkan melalui Dinas Perindustrian NTB itu terbatas kawan, tentu harus ada skala prioritas komoditas yang harus didorong. Komoditas apa, ya komoditas yang paling banyak jumlahnya, paling memenuhi kualitasnya dan yang paling penting, paling panjang rantai olahan turunannya. Konsep ini dinamakan konsep 3 K (kuantitas, kualitas dan kontinuitas). Semakin panjang rantai industri turunan sebuah komoditas, maka peluang untuk diinisiasi melalui fiskal Pemerintah jelas paling berpotensi. Itulah cara Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB mengakomodir kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terkait pengembangan industrialisasi NTB. Dan semua itu tertuang cantik dalam Perda RPIP NTB yang baru saja disahkan. Aspek lain yang paling penting, adalah kemandirian pelaku industri, mari sama-sama percaya bahwa pelaku industri di NTB ini adalah orang-orang hebat yang mampu mandiri tanpa intervensi penuh dari Pemerintah, bahwa kaum muda di NTB ini adalah calon orang-orang hebat yang mampu mengkonkritkan ide-ide mereka di sektor olahan tanpa campur tangan Pemerintah yang terlalu dalam. Mari percaya, bahwa orang-orang itu adalah roh masyarakat NTB, Nasrin adalah contoh terbaiknya. Dalam diam, dengan sedikit intervensi Pemerintah, beliau bisa besar dalam gemilang dengan olahan kelornya. Masih banyak contoh yang lain, yang penulis temukan sendiri dalam dinamika industri di NTB. Mungkin karena senyap, minim publikasi, atau karena sibuk membangun usaha olahannya, orang-orang ini cenderung tidak terdengar sebagai sosok tokoh kemandirian pelaku industri di NTB. Dalam hal ini Pemerintah cukup mendampingi, menfasilitasi dan menjembatani serta mengembangkan aksi yang telah mereka lakukan. Itulah konsep kemandirian industri di NTB. Dan kita punya akar budaya untuk mandiri. Mengolah sendiri, bekerja sendiri, Pemerintah memfasilitasi perizinan, legalitas dan kemasan, serta memberikan dorongan dalam hal apa yang mereka butuhkan untuk menjadi mandiri. Mones, salah satu pelaku industri mandiri yang penulis maksud. Dalam diamnya, Muhamad Hafidz, owner IKM Mones mencoba melawan hegemoni pabrikan besar di sektor cuci piring dengan mengkreasikan sendiri sabun cuci piring produksi NTB. Kata hegemoni ini penulis kutip dari wawancara tim media Disperin NTB dengan M. Hafidz selaku narasumber. Bahan bakunya mungkin masih dari luar NTB, tapi mesin saponifikasinya jelas buatan SMK 2 Kuripan – Lombok Barat. Ini fakta yang mungkin belum banyak publik tahu. Pemerintah memfasilitasi perizinan dan legalitas usahanya. Bukti konkrit bahwa konsep sistem inovasi melalui kombinasi ABG diatas sudah berjalan di akar rumput NTB.
Mendorong kemandirian pelaku usaha di NTB, secara cerdas diterjemahkan oleh Bang Zul dan Umi Rohmi sebagai industrialisasi NTB. Bahwa mereka berdua, dengan kecerdesan akademiknya, melihat bahwa embrio-embrio kemandirian itu telah terbangun di NTB, tinggal kemudian Pemerintah hadir untuk mendampingi, menjembatani dan mengelola semua embrio itu dalam sebuah wadah yang dinamakan industrialisasi. Ini hal yang jarang dilihat secara komprehensif oleh banyak pihak. Bahwa embrio kemandirian itu sudah terbangun lama, bahwa kemandirian itu ada dalam diri pelaku usaha di NTB, hanya perlu digedor dari tidur panjangnya, bahwa iklimnya harus ditumbuhkan, bahwa ide mereka adalah ide-ide besar yang jika dikonkritkan akan menjadi sebuah aksi besar untuk menuju kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Konsep kemandirian pelaku industri inilah yang menjadi roh industrialisasi NTB itu sendiri. Berdiri sejajar, bergerak bersama, mengolah komoditas dan membrandingnya sebagai produk NTB. Pemerintah hadir dalam mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi mandiri sebagai sektor wirausaha. Ketika mereka sudah mandiri, adalah kewajibannya untuk menyalurkan ilmu kemandirian mereka kepada bibit-bibit muda di sekitarnya untuk menjadi mandiri seperti mereka. Pun dengan kehadiran dari Pemprov NTB sebagai jembatan tentu saja. Dan konsep inilah yang secara bertahap sedang dibangun oleh Pemprov NTB melalui industrialisasinya. Untuk kedepannya, akan menjadi ekosistem industri yang membentuk iklim industri itu sendiri. Lalu mana buktinya bahwa ada pelaku industri yang mampu berdiri sendiri tersebut? Nasrin dengan teh kelor dan M. Hafdz dengan sabun cuci piring Mones nya adalah dua contoh, masih banyak contoh lainnya. Sebagian sudah dipublikasikan dengan baik oleh tim media Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Tinggal bagaimana kita menterjemahkan contoh-contoh tersebut dan mengisi ruang diantara mereka untuk menjadi jembatan dan inisiator kepada embrio-embrio lain untuk bergerak bersama mereka dan menjadi mandiri seperti mereka. Itulah ekosistem industrialisasi NTB, yang akan membentuk iklim industri di NTB. Industri berbasis kerakyatan, industri berbasis komoditas NTB, industri yang berbasis pada kemampuan rakyat NTB untuk bisa mandiri tanpa harus merengek-rengek meminta bantuan kepada Pemerintah. Semoga.
Dari narasi diatas, penulis bisa melihat bahwa industrialisasi di NTB memang belum gagal dan masih terus berproses menuju kea rah yang lebih baik. Industrialisasi NTB justru adalah mekanisme terbaik untuk membangunkan tidur panjang masyarakat NTB bahwa kita bisa untuk mandiri, secara bersama-sama. Industrialisasi NTB adalah sebuah perubahan paradigma di kalangan masyarakat NTB tentu saja, merubah mind set publik tentu saja bukan hal yang mudah, butuh proses, butuh kebijakan dan yang paling penting butuh dukungan dari seluruh pihak. Kadang kita menafsirkan bentuk dukungan adalah bentuk puja dan puji dan kultus individu, padahal sebenarnya bentuk dukungan terbaik justru kemampuan melihat perspektif yang berbeda dan menyampaikannya secara jujur tanpa kepada pihak yang berkepentingan tanpa ada tendesi dan keberpihakan apapun didalamnya.
Dalam kurun waktu 2 tahun pemerintahan beliau berdua, industrialisasi di NTB mungkin belum memberikan hasil yang signifikan buat sebagian kalangan, namun embrio kemandirian pelaku industri yang sejak dulu ada telah mulai terbangun dan menggeliat dari tidur panjangnya. Bang Zul selalu menyampaikan bahwa jalan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama. Semoga kita tidak lupa bahwa syarat mutlak untuk berjalan adalah harus bangun dari tidur panjang kita. Itulah yang selama ini Bang Zul dan Umi Rohmi lakukan. Membangunkan masyarakat NTB dari tidur panjangnya, bahwa kita bisa, mandiri secara ekonomi. Industrialisasi bisa jadi adalah sekedar nama yang diberikan beliau berdua. Namun, sebagai warga NTB, tentunya spirit didalamnya harus mampu kita maknai dan terjemahkan bersama. Untuk kemudian bersama-sama kita bangun dan melangkah bersama. Kita harus percaya, bahwa industrialisasi NTB yang kita cintai ini memang (belum) gagal. Spirit bersama menuju NTB Gemilang (Red)).
