 |
| Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., MSi. |
MATARAM, - Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 76% selama tiga tahun terakhir. Pencapaian di atas rata-rata nasional sebesar 68% ini dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan cerminan komitmen pemimpin dan pejabat daerah dalam mencegah korupsi dan NTB dinilai telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas V.1 KPK, Sugeng Basuki, dalam acara koordinasi awal Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah NTB tahun 2021.
Dalam acara virtual yang digelar pada Selasa 2 Februari 2021 tersebut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK BudiI Waluya, Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., MSi., PIC NTB Ibu Yuli Kamalia, serta sekertaris daerah, Inspektur daerah , dan Admin MPC se-NTB.
“Pemprov NTB menunjukan komitmen pemimpin, ASN, dan pejabat dalam rangka penceghan korupsi seperti motonya NTB bersih dan melayani,” jelas Sugeng Basuki.
Tak heran, jelas Sugeng, NTB diharapkan untuk masuk menjadi 3 besar terbaik dalam capaian MCP di tahun 2021 ini meski pandemi covid-19 tengah melanda.
Penilaian MCP tahun 2021 sendiri sudah masuk tahap evaluasi. MCP sendiri memiliki 38 Indikator dengan 103 Sub Indikator dengan penilaian, Perencanaan dan Penganggaran (15%), PBJ (15%), Perizinan (15%), APIP (15%), Manajemen ASN (15%), Manajemen Aset (10%), OPD (10%), dan Tatakelola Dana Desa (5%).
Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., MSi., yang mewakili Sekertaris Daerah Provinsi NTB, pada kesempatan tersebut menegaskan komitmen Pemprov NTB yang sungguh-sungguh ingin menerapkan pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan melayani. Dari waktu ke waktu, Pemprov NTB terus berusaha memperbaiki pelayanan dan sistem birokrasinya agar menjadi lebih baik.
“Dari sisi komitmen Alhamdulillah seluruhnya komit. Kami ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani,” ujar Ibnu.
Senada dengan penyampaian Ibnu Salim, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya mengaharapkan komitmen yang tinggi dari pemimpin daerah dan jajarannya dalam memberantas korupsi. Karena menurutnya kunci keberhasilan pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang utama adalah komitmen dari pemimpin dan jajarannya, kemudian profesionalisme SDM dari ASN, integritas sistem, pengawasan konstruktif, reward dan punishment, serta partisipasi aktif publik dan stakeholders.
“Kami mengharapkan komitmen tinggi dari pemimpin daerah dan jajaran. Program ini yang signifikan untuk memingkatkan sistem dan pelayan publik demi menuju kesejahteraan NTB sendiri,” tandasnya. (Gl 02).
