 |
| Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., |
MATARAM, - Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini menjadi harapan untuk menekan penyebaran Covid- 19, ditengah kian meningkatnya jumlah kasus positif baru.
Hal itu terungkap dari rapat evaluasi pencegahan dan penanganan Covid 19 yang digelar Satuan Tugas Pemerintah Provinsi NTB bersama Satgas kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, diperlukan percepatan atau akselerasi pemberian vaksinasi disemua daerah di NTB", ujar Kepala Dinas Kesehatan, H Lalu Hamzi Fikri, di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (04/02/2021).
Dijelaskannya, untuk mempercepat vaksinasi, pemerintah daerah akan menambah vaksinator sejumlah 3000 orang dari 1800 yang sudah ada di lapangan untuk tiga juta penduduk NTB.
Selain itu, upaya lain mengantisipasi lonjakan kasus baru adalah dengan melakukan tracing contact menggunakan rapid test antigen.
Hal ini seperti dikatakan Kadikes karena sasarannya lebih banyak dalam penanganan Orang Tanpa Gejala dan memiliki akurasi cukup tinggi. Ini bisa menjadi kebijakan strategis Satgas di daerah.
Saat ini, dengan melonjaknya angka kasus baru, angka kematian karena terpapar Covid 19 di NTB, 4,4 persen berada di atas rata-rata nasional 2,8 persen dan 2,2 persen angka kematian global.
Demikian juga dengan realisasi kontak erat NTB juga tinggi sebesar 7,8 persen dari angka ideal 2 persen. Itu sebabnya, dr. Fikri panggilan Kadikes ini menyarankan tracing contact antigen karena korelasinya sangat erat mempengaruhi data lainnya terkait penanganan dan pencegahan.
"Saat ini situasi pandemi yang meningkat belum menunjukkan trend puncak apalagi menurun", jelas dr. Fikri.
Strategi lainnya, ia mengingatkan Satgas kabupaten/ kota terkait kebijakan konversi kamar rumah sakit sebesar 30 persen untuk ruang isolasi. Begitupula dengan protokol kesehatan ditekankan untuk menghindari, mengurangi dan membatasi kerumunan.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Korem 162/WB berharap, rapid antigen bisa dilakukan sampai ke warga desa melalui Satgas Covid-19 kelurahan/ desa.
Dari rapat evaluasi tersebut, baru Satgas Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat yang mengakui telah mendorong pemerintah desa untuk penganggaran pembentukan Satgas desa sesuai PerMenDes.
Sementara itu Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi tentang Covid-19 dan vaksinasi terus dilakukan. Begitupula dengan surat edaran Gubernur tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
"Kita tetap berharap ada langkah strategis baru yang bisa segera mengeluarkan kita dari pandemi, selain upaya dan ikhtiar yang sudah kita lakukan selama ini", ujar Sekda.
Dalam rapat evaluasi tersebut, seluruh perwakilan Satgas kabupaten/ kota yang mengikuti melalui video conference, melaporkan pelaksanaan vaksinasi dan strategi yang dilakukan terkait pembatasan kegiatan.
Adapun Kabupaten Lombok tengah dan Lombok Timur diminta mengantisipasi kegiatan Bau Nyale pade Maret mendatang, agar tidak menimbulkan kerumunan warga masyarakat saat melakukan tradisi tahunan tersebut. (Gl 02).
