 |
| Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., ketika menerima kunjungan Tim OGP |
MATARAM , - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi anggota kemitraan global dalam program Open Government Partnership (OGP) Lokal tahun 2020. Program kemitraan pemerintah terbuka merupakan kerjasama global yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel.
Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandawangi menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan salah satu daerah yang mewakili Indonesia yang dapat bersaing secara ketat bersama pemerintahan tingkat lokal dari berbagai negara di dunia.
"Untuk itu, kami berharap dengan terpilihnya NTB dan KSB dapat mendorong pelaksanaan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka di NTB," ungkap Prahesti ketika berkunjung ke Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan Program Open Goverment Partnership (OGP) Local, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (29/03).
Dijelaskannya, program OGP Lokal ini merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. OGP ini diinisiasi oleh delapan negara diantaranya, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia pada tahun 2011. Sehingga pada tahun 2020, program ini terus meluas dan berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200 organisasi masyarakat sipil yang sudah bergabung dalam OGP.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi program seperti aplikasi NTB Care sebagai infrastruktur digital sekaligus jembatan yang membuka pastisipasi publik dalam pengelolaan layanan yang lebih baik, Revitalisasi Posyandu serta penyediaan portal Satu Data untuk NTB. Sementara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan inovasi program praktek daerah pemberdayaan gotong royong.
"Pemerintah daerah mempunyai peran yang amat besar dan strategis dalam mendorong implementasi pemerintahan yang terbuka, karena berada di garis depan pelayanan pada masyarakat," jelasnya.
Berdasarkan penilaian OGP yang dipilih oleh Panitia Seleksi dari ragam latar belakang yang terdiri dari Badan Pengarah dan anggota OGP serta perwakilan dari masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan penilaian kriteria dalam proposal serta kekuatan unik yang dimiliki untuk menyempurnakan tujuan dari OGP Lokal.
"Setelah melewati pemilihan yang cukup ketat, panitia seleksi akhirnya memilih 56 pemerintah daerah dari berbagai negara. Sedangkan lima diantaranya berasal dari Indonesia yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat," sebutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., ketika menerima kunjungan Tim OGP tersebut mengatakan, mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB yang dituangkan dalam visi misi NTB bersih dan melayani. Sehingga melalui program itu tentu memberikan motivasi yang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh pemerintah NTB dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
"Jadi, melalui program itu kami mendapatkan energi tambahan dan motivasi lagi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di NTB," ungkap Wagub.
Menurut Ummi Rohmi sapaan akrabnya, komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, diwujudkan melalui program keterbukaan informasi publik dan tersedianya ruang atau akses bagi seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berkreasi membangun NTB. Bahkan Pemprov NTB juga menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluh kesah dan berinteraksi secara langsung maupun secara digital dengan pemerintah.
"Platform informasi digital sebagai kanal-kanal interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, maka diciptakan aplikasi NTB Care besutan Dinas Kominfotik NTB yang menghubungkan aduan, keluhan dan aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan yang ada," tegas Ummi Rohmi.
Selain itu, kata Ummi Rohmi, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, pemerintah NTB terus menyediakan layanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Selain aplikasi NTB Care, pemerintah melalui Dinas Kominfotik NTB juga membuat website NTB Satu Data yang menyediakan berbagai informasi data sektoral yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan di manapun.
Selain itu, aplikasi Smeton juga berhasil dibuat sebagai aplikasi meeting virtual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTB di tengah pandemi Covid-19.
"Kami juga memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu yang diperkuat dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring. Revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan sosial masyarakat di NTB," ungkap Ummi Rohmi.
Dengan demikian, Ia berharap, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi diharapkan birokrasi seluruh perangkat daerah (OPD) benar benar hadir ditengah mayarakat guna memberi solusi dan melayani. Sehingga Pemerintah Provinsi NTB benar benar menjadi daerah yang terbuka dengan membuka kanal informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada.
Dalam penerapan program OGP ini, beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim steering commettee dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan kantor staf kepresiden antara lain audensi dengan OPD dalam hal ini Dinas Kominfotik NTB yang dinilai berhasil mewujudkan keterbukaan informasi melalui program inovasi yang membanggakan. Kemudian ke Desa Barebali Lombok Tengah untuk meninjau praktek keterbukaan informasi dan pelaksanaan posyandu keluarga.
Keesokan harinya, tim steering comite dijadwalkan akan mengunjungi lokasi di kantor bupati KSB sebagai daerah inovasi program pemberdayaan gotong royong.
Dalam kunjungan kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan pelaksanaan OGP Lokal tersebut, turut dihadiri oleh Bupati KSB, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, Organisasi masyarakat sipil seperti FITRA NTB, SOMASI NTB dan beberapa kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB. (Gl 02).
