 |
| Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi Suhermanto |
LOMBOK BARAT , – Atas inisiasi dari Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), setiap bulan diadakan pertemuan (gathering) pemilik usaha (business owners) hotel, restoran, diving, dan sejenisnya yang ada di wilayah Kabupaten Lobar. Tidak terasa, sudah tujuh kali kegiatan ini diadakan.
Pada pertemuan ke-7 yang bertempat di Hotel Kila, Senggigi, Minggu malam, (30/5), salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah agar Senggigi diperhatikan dan tidak dilupakan.
“Senggigi adalah salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional yang pertama-tama dikenal di Lombok, oleh karena itu Senggigi tidak boleh dilupakan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H. Saepul Akhkam.
Pernyataan ini disampaikan agar perhatian terhadap destinasi wisata lain seperti Mandalika di Lombok Tengah, tidak menyebabkan Senggigi dilupakan.
Pernyataan Akhkam tersebut didukung oleh beberapa owners business lainnya. Marcel dari Puri Bunga misalnya menyarankan agar ada kegiatan atau program yang membuat wisatawan betah di Senggigi.
“Supaya wisatawan tidak menginap saja di Senggigi tapi jalan-jalannya ke Mandalika, Senggigi jangan hanya buat nginap,” harapnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan(APH) Senggigi Suhermanto juga mengingatkan agar semangat peduli lingkungan Senggigi kembali dihidupkan. Karena menurutnya, semangat untuk bersih-bersih Senggigi sudah mulai redup.
“Senggigi sudah cukup tertata tetapi butuh support agar teman-teman yang peduli lingkungan semangatnya bangkit lagi,” harapnya.
Sejumlah pelaku usaha juga meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata-nya menyelenggarakan event di Senggigi.
Akhkam pada kesempatan itu juga meminta agar ada sinergitas dengan kabupaten/kota lain mengingat pariwisata Lobar juga bergantung pada pariwisata kabupaten/kota lain yang ada di Lombok.
Ada juga persoalan-persoalan lain yang disampaikan para pelaku dan pemilik usaha. Misalnya agar izin perpanjangan usaha dipermudah serta persoalan listrik agar tidak serta merta diputus PLN mengingat penurunan omzet usaha wisata sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.
Untuk persoalan ijin dijawab bupati agar melibatkan BPKP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar. Menurut bupati, kalau secara regulasi dari BPKP ada dukungan kuat maka permudahkan perpanjangan izin usaha adalah memungkinkan.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi berjanji untuk berbicara dengan PLN terkait dengan permintaan keringanan dalam urusan kelistrikan bagi para pelaku usaha.
“Kebetulan Kantor Dinas Pariwisata dengan PLN,” ujarnya. Dia juga ekonomi kreatif (ekraf) dibangkitkan dan digaungkan.
“Karena pariwisata dan ekraf sangat terkait,” katanya.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pada kesempatan tersebut mengajak agar semua orang menjadi Humas bagi pariwisata Lombok Barat dan NTB.
“Kita tunjukkan bahwa kita di Lombok masih kuat dan siap menerima kunjungan siapapun,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Lobar AKBP Bagus S. Wibowo menyampaikan sikap dilematis yang harus diambil oleh aparat kepolisian. Di satu sisi, menurutnya, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 harus tetap dilakukan dengan Polisi dan TNI di garda terdepan. Di sisi lain ini juga bisa menghambat pariwisata.
“Pada saat ada Surat Edaran Bapak Bupati untuk menutup tempat wisata beberapa waktu yang lalu, polisi jadi sasaran utama kekecewaan masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjutnya, saat kegiatan penyekatan banyak warga yang protes. Namun, dengan kegiatan tersebut justru ditemukan ada warga yang positif Covid-19.
“Ternyata ada yang positif yang dibawa oleh pelaku wisata, tolong pelaku wisata jangan merusak nama baik pelaku wisata lainnya,” pesan Kapolres.
Hadir juga pada kesempatan tersebut Dandim 1606/Lobar Kol. Arm Gunawan, Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, anggota DPRD Lobar, dan belasan pelaku usaha wisata di Lobar. (Gl 02).
