 |
| Direktur Lombok Global Institute (Logis)., M Fihiruddin |
MATARAM - Tim Konsolidasi merger BPR NTB yang dibentuk sejak 2019 lalu berdasarkan hasil RUPS 2019, hingga kini dinilai tak bekerja maksimal.
Belakangan etos kinerja mereka juga buruk dan asal-asalan. Bahkan beberapa diantaranya mulai uring-uringan tak jelas. Padahal para anggotanya menerima gaji dan honor tim yang lumayan besar.
Hal ini menjadi sorotan serius Lombok Global Institute (Logis).
Direktur Logis, M Fihiruddin mengatakan, aksi uring-uringan Tim Konsolidasi ini lantaran mereka tak terpilih sebagai pengurus PT BPR NTB yang baru.
"Diduga mereka uring-uringan karena tidak lolos tes seleksi sebagai pengurus. Tapi ini kan nggak boleh terjadi. Bagaimana pun mereka harus bekerja profesional, karena mereka dibayar gajinya dari uang daerah, uang masyarakat NTB ini," tegas Fihir, Jumat (7/5) di Mataram.
Menurut Fihir, kinerja tim konsolidasi yang tidak maksimal bisa menyebabkan lambannya proses merger PT BPR NTB. Selain itu daerah juga merugi lantaran harus membayarkan gaji tim yang tidak bekerja maksimal.
Fihir mendesak, Pemprov NTB dalam hal ini Biro Ekonomi untuk segera bersikap mengatasi masalah ini.
"Biro Ekonomi sebagai perpanjangan tangan Pemprov NTB dalam mengatur BUMD yang ada di daerah ini, kami minta agar mengambil langkah cepat untuk percepatan marger PT BPR NTB," tegasnya.
Fihir menekankan, semakin lama tertunda maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk konsolidasi.
"Dan disini akan mengakibatkan kerugian negara dimana negara diharuskan membayar orang-orang yang tidak bekerja," tukasnya. (Gl 02)
