 |
| Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat (Kab. Lobar) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VIII Tahun 2021. |
LOMBOK BARAT , -Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat (Kab. Lobar) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VIII Tahun 2021.
Muscab yang mengangkat tema ”Melalui Musyawarah Cabang VIII Gapensi Kabupaten Lombok Barat Kita Bangun Persatuan dan Kekuatan Untuk Menjadi Tuan Rumah di Daerah Sendiri ” itu dibuka langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (22/6).
Acara diawali dengan pembacaan Kode Etik Gapensi Dasa Brata yang juga dirangkai dengan pemilihan pengurus Gapensi Kab. Lobar masa bhakti 2021-2026.
Abdull Satar, ST selaku panitia Muscab VIII dalam laporannya menyampaikan bahwa muscab ini merupakan suatu tugas anggaran dasar untuk memilih ketua dan merencanakan tugas dan program kerja Gapensi ke depan.
Muscab ini bukan hanya sekedar memilih pengurus tapi juga untuk mengembangkan Gapensi ke depan.
"Muscab kali ini diikuti sekitar 122 peserta, peserta tersebut diambil dari anggota tahun 2020 dan tahun 2021," ungkapnya.
Kegiatan muscab ini kata dia, sekaligus sebagai ajang silaturrahmi, karena sistem sekarang bagaimana untuk melakukan tender secara online dan sulit sekali untuk bersilaturrahmi. Sehingga, kesempatan ini adalah salah satu ajang untuk memperkuat jalinan silaturrahmi.
"Terima kasih atas kerja sama semua sehingga acara ini bisa berjalan dan terima kasih atas kedatangan tamu undangan serta mohon maaf bila acara ini nanti ada kekurangan," tutupnya.
Bupati Kab. Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan dari segi tema, kekurangan kita terutama lemahnya dalam persatuan.
“Saya sepakat tadi sewaktu panitia menyampaikan sambutan yakni arena muscab tidak hanya memilih ketua, pengurus namun lebih untuk memantapkan konsolidasi kepengurusan dan Gapensi sama juga dengan organisasi lain tidak hanya memperjuangkan pengurus tetapi juga anggota,“ ungkapnya.
Hal lain disampaikan bupati yaitu Kab. Lobar sering dirugikan terkait dengan alamat perusahaan. Semua perusahaan mempunyai pajak diambil oleh pemerintah pusat, tetapi ada bagian kabupaten dari pajak tersebut sekitar 10 persen.
"Mana yang dapat sepuluh persen yakni kabupaten/kota di mana kita membayar pajak ukurannya NPWP," ungkapnya.
"Hampir tidak ada kewenangan kabupaten untuk memungut pajak di perusahaan ini, itu semua pajaknya ke pusat," ujarnya.
Maka pada kesempatan ini Bupati Fauzan Khalid dengan tegas meminta agar alamat perusahaan diubah menjadi Lombok Barat. Karena, alamat perusahaan itu nantinya terkait bagi hasil dengan pemerintah pusat.
"Kalau alamatnya di Mataram tentu dana bagi hasil kembali ke Mataram bukan ke Lombok Barat padahal perusahaan ada di Lombok Barat," tegasnya.
Tampak Hadir dalam muscab tersebut Wakil Ketua III DPRD Lobar Acmad Suparman, SH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. I Made Arthadana, M.M., Kepala Dinas Kesehatan, drg. Hj. Ni Made Ambaryati, M.Kes, Kepala DPMPTSP Lobar H. Subandi, Ketua Gapensi NTB, Ketua Kadin NTB, Ketua Gapensi Lobar dan tamu undangan lainnya. (gl 05/gl 02)
