 |
| Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah Saat Launching 63 Posyandu Keluarga di Kuripan,didampingi Bupati Lombok barat H.fauzan Khalid |
LOMBOK BARAT , - Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melaunching 63 Posyandu Keluarga di Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Rabu (23/6).
Kedatangan kakak kandung Mantan Gubernur NTB Dr. TGB M. Zainul Majdi itu tidak lain untuk memberikan motivasi dan memperkuat Posyandu Keluarga yang ada di Kabupaten Lombok Barat.
"Saya yakin posyandu keluarga di Lobar akan maju karena ketua Tim Penggerak PKK sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk memajukan Posyandu Keluarga,"ujar Rohmi.
Lanjut dikatakan Rohmi kalau ketua PKK pintar, paham dan memiliki atensi terhadap kesehatan khusunya yang berbasis dusun maka PR-PR besar kita insyaallah dari waktu ke waktu akan membaik, sedikit demi sedikit.
"Kita tahu betul PR besar kita dari angka stunting, kematian bayi, dan kematian ibu hamil belum lagi penyakit tidak menular belum lagi sosial kita, pernikahan anak, narkoba, lingkungan itu banyak PR kita. Tapi insyaallah PR itu bisa kita gotong royongkan apalagi PR berbasis dusun itu besar pengaruhnya," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya Pemerintah Provinsi NTB menggagas revitalisasi posyandu ini bukan program Pemprov NTB saja, tapi program semua termasuk juga program kabupaten/kota karena kabupaten/kota juga tujuannya menurunkan stunting, turunkan kematian bayi.
"Sekarang tujuan pembangunan desa itu Sustainable Development Goals (SDGs) itu sudah jelas ada 18 tujuan dari pembangunan desa. Dulu hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur jalan, kantor, tapi sekarang tidak bisa lagi ada 18 tujuan pembangunan yang difokuskan oleh pemerintah desa," jelasnya.
Ia juga meyakinkan jika posyandu kuat dan terevitalisasi, edukasi semua berbasis dusun, Maka PR kepala desa akan selesai dari waktu ke waktu. Karena melalui posyandu dapat di lakukan pendataan, edukasi kesehatan, edukasi masalah sosial, pendidikan, dan ekonomi.
"Memperkuat posyandu bukan lagi memperkuat kebutuhan sekunder tapi kebutuhan primer,"sebutnya.
Rohmi meminta posyandu jangan dilakukan hanya sekali tapi dapat dilakukan secara fleksibel kapan saja di tempat yang sudah ada, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Selanjutnya pada launching tersebut Rohmi juga menyampaikan beberapa tugas mulai dari pemerintah provinsi sampai di tingkat desa sesuai peraturan yang ada.
Yang pertama, sebut Rohmi, tugas dari Pemerintah Provinsi NTB membuat peraturan (pergub), membuat surat edaran yang dikeluarkan untuk meyakinkan kalau honor kader posyandu tidak boleh kurang dari Rp 150 ribu. Kemudian pemprov juga mensertifikasi semua kader supaya tidak mudah mengganti kader. "Kader jangan diganti tapi terus dibina," harapnya.
Selain itu tugas Pemprov melakukan pembinaan kader se NTB. Perwakilan kabupaten kota juga di bina oleh Pemprov.NTB.
Sementara, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menyambut baik dilaunchingnya Posyandu Keluarga karena menurut Fauzan Posyandu Keluarga merupakan sebuah program, sebuah gerakan yang arahnya supaya bagaimana masyarakat itu sehat lahir dan bathin.
Lebih lanjut di sebutkannya, posyandu merupakan program Orde Baru yang di awal Orde Reformasi ditinggalkan dan diabaikan padahal menurnya manfaat dari posyandu sangat luar biasa.
"Posyandu berasal dari dan oleh masyarakat itu sendiri. Lama kita mengabaikan ini dan kemudian kita tersadar akan penting dan strategisnya fungsi posyandu ini," ujarnya.
"Alhamdulillah Pemerintah Provinsi NTB sangat mengatensi program ini dan kami di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat insyaallah akan menaruh perhatian yang luar biasa atas keberadaan posyandu ini," janji bupati.
Bupati dua priode ini menargetkan melalui TP-PKK dan Dinas Kesehatan Lombok Barat Posyandu Keluarga di akhir tahun ini 2021 harus 100 persen.
"Sebagai dukungan dan kepentingan Pemda Lobar menyiapkan anggaran sebagai stimulus perposyandu sebesar Rp 5 juta. Namun karena refokusing hanya bisa mengcover 50 persen dulu," kata Fauzan.
Ketika Posyandu Keluarga terbentuk 100 persen, maka bupati pun akan berbagi bersama Wakil Bupati Lombok Barat, dan Sekretaris Daerah Lombok Barat untuk melakukan kunjungan untuk memberikan dukungan dan support serta memberikan motivasi untuk memeperlihatkan bagaimana posyandu itu sangat urgen.
Maka untuk mendukung gerak langkah dan mempercepat fungsi dan efektivitas dari pelayanan posyandu, Fauzan Khalid kembali mengingatkan dan mengarahkan setiap OPD untuk melakukan kerja sama seperti yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Lombok Barat yang melakukan kerja sama dengan PKK di bidang pendataan Kependudukan.
"Ke depan tidak hanya Dinas Dukcapil saja tapi semua dinas bisa lakukan," pintanya.
"Alhamdulillah di Kecamatan Kuripan ini kita melaunching sekitar 63 Posyandu Keluarga. Saya tidak mau posyandu itu 50 persen atau 100 persen kalau hanya formalitas tidak ada artinya. Lebih baik 30 persen tapi semuanya bergerak tentunya lebih bagus lagi jika seratus persen dan semua bergerak," tegasnya.
"Mudahan mudahan kedatangan Ibu Wakil Gubernur di Kecamtan Kuripan ini menjadi bagian dari motivasi untuk menggerakan masyarakat, dan semua posyandu di Lombok Barat dan tentu motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," pungkas Fauzan.
Hadir juga pada acara launching posyandu tersebut Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat drg. Hj.Ni Made Ambaryati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat H.M.Hendrayadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Heri Ramdhan, Ketua PKK Lombok Barat Hj.Khaeratun Fauzan Khalid, Kabag ProKopi H.L.Moh Hakam, Camat Kuripan H.Iskandar, Kepala Desa Kuripan Timur, sera tokoh masyarakat setempat. (gl 05/gl 02)
