 |
| Pemusnahan ribuan KTP elektronik yang sudah tidak berlaku lagi tersebut bertempat di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, Jum'at (25/6). |
LOMBOK BARAT , - Bupati Lombok Barat (Lobar) H.Fauzan Khalid didampingi Asisten I H.Agus Gunawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat M.Hendrayadi dan disaksikan Kepala Bappeda H.Achmad Syaikhu, Kepala BPKAD H.Fauzan Husniadi, beberapa kepala bidang, dan kepala seksi serta staf Dukcapil Lombok Barat.
Pemusnahan ribuan KTP elektronik yang sudah tidak berlaku lagi tersebut bertempat di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, Jum'at (25/6).
Kepala Dinas Dukcapil M.Hendrayadi mengatakan pemusnahan KTP, KK serta Akta dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2021.
"Lebih dari 15 ribu keping dimusnahkan hari ini dan ini pertama kali di tahun 2021," katanya.
Ia menambahkan KTP elektronik yang dimusnahkan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya perubahan alamat, status, habisnya masa berlaku, rusak dan lainnya. Sehingga setelah dilakukan pergantian dengan yang baru, KTP asli otomatis ditarik.
"Langkah ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan dari hal-hal yang tidak diinginkan," ungkap Mantan Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat itu.
Sementara H.Fauzan Khalid sebelum melakukan pemusnahan ribuan KTP menekankan kepada seluruh operator dan pelayanan supaya tetap melayani masyarakat.
"Siapapun yang datang ke kecamatan harus dilayani perekaman, jangan merubah data dengan inisiatif sendiri karena namanya dokument yang memiliki hak merubah itu adalah pengadilan. Presiden pun tidak boleh termasuk document kependudukan lainnya," ucapnya.
Kenapa dokument itu tidak boleh diubah secara sembarangan sebutnya, karena itu adalah tanda ayat dalam Al-Qur'an.
"Masyarakat harus dijelaskan supaya tidak ada masalah," katanya.
Selanjutnya, terkait sarana prasarana di Dinas Dukcapil ke depan menjadi atensi sekretariat yang dikawal oleh Asisten I.
"Ini menjadi atensi, kebetulan yang hadir di Dukcapil ini adalah tukang Ran (bahasa sasak) semua, Bappeda dan BPKAD itu tukang Ran. Tentu mereka catat, dan dari sisi nilai yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan lebih pada manfaatnya untuk masyarakat Lombok Barat," pungkasnya. (gl 05/gl 02)
