 |
| LSM Edukasi Yusri |
Mosi Tidak Percaya Penegakan Hukum Kejari Mataram
LOMBOK BARAT, - Konsorsium lembaga swadaya masyarakat lombok barat Layangkan surat Atas Mosi Tidak percaya Terhadap penegakan Hukum di Kejari Mataram . Dalam penanganan kasus Pokir Sapi oleh oknum dewan DPRD Lobar.
Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Edukasi, Yusri mengatakan bahwa telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung RI , karena dalam penanganan kasus Pokir Sapi oleh oknum dewan DPRD Lobar tidak bisa diselesaikan.
"Kami Menyampaikan Laporan terkait Perihal surat tersebut diatas. Adapun yang menjadi aduan kami atas penegakan hukum yang kami anggap sangat aneh ini serta membuat para Guru besar Hukum ikut berkomentar terkait hal tersebut karena dianggap mencederai keadilan
dalam penegakan hukum maka perlu kiranya kami membuat laporan ini agar di atensi sehingga rasa keadilan hukum bagi masyarakat benar-benar terwujud". Katanya Yusri saat dimintai keterangan oleh media ini di salah satu angkringan yang ada di Lombok barat (Senin, 26/06/23).
Lebih lanjut, ia mengatakan Untuk lebih mudah memahami maksud dari Laporan kami ini, maka , kami Para Aktivis/ Gabungan LSM Lombok Barat telah membuat Laporan terkait dengan
pokir sapi DPRD Lobar Tahun 2020.
Selanjutnya, Bukti Laporan penindakan kasus sekaligus Jawaban Pihak KEJARI MATARAM NTB.
Atas Perkembangan Penanganan kasus Pokir Sapi DPRD Lobar. Data terlampir.
Yusri panggilan akrab LSM Edukasi itu mengatakan bahwa Estimasi waktu perjalanan proses yang berbelit-belit dalam penanganan kasus pokir sapi
DPRD Lobar dari tahun lalu hingga tahun sekarang bahkan bisa ke tahun depan lagi.
LSM Edukasi akan Lampiran Dokumentasi Aksi Demo para Gabungan LSM Lombok Barat dalam berupaya mendukung, Memberikan semangat Pihak kejari dalam penanganan kasus sapi pokir DPRD Lobar yang terkadang menghilang kabar kayak ditelan bumi. Ada apa dengan Kejari??.
Bahkan kita dari konsorsium LSM akan Lampiran Dokumentasi perkembangan kasus dari tahapan proses hingga mengerucut sampai dengan inisial para oknum dewan DPRD Lobar dalam kasus sapi yang tidak bisa diselesaikannya.
"Demi menjunjung tinggi asas kebenaran serta keadilan dalam penegakan hukum maka kami meminta/memohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Agung memberikan rasa keadilan
serta memberikan Atensi terhadap penegakan Hukum di KEJARI MATARAM NTB yang menyebabkan kami Masyarakat bawah tidak percaya Lagi dan demi menjaga marwah penegakan hukum perlu kiranya ada perhatian serius dari KEJAKSAAN AGUNG RI." Katanya tegas.(YCrN).
